Sektor usaha perikanan di Jawa Timur kini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk ditekuni sebagai upaya melakukan perbaikan taraf hidup, salah satu usaha perikanan yang belakangan cukup diminati yaitu budi daya keluarga Cherax atau lebih dikenal dengan sebutan lobster air tawar.

Maraknya budi daya lobster air tawar di provinsi tersebut kini telah merambah merata di sejumlah wilayah Jawa Timur sejak 2005.  Beberapa lokasi di Jatim yang menjadi sentra pengembangan budi daya komoditas yang diminati pasar ekspor itu adalah Kabupaten Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Malang, Kab.Situbondo dan Kota Probolinggo.

Usaha budi daya lobster ini menjadi menarik, karena produknya memiliki nilai jual tinggi, meski durasi masa panen mencapai 6-7 bulan, namun dengan harga untuk pasar lokal mencapai kisaran Rp100.000-Rp120.000 per kg (isi 10-12 ekor) menjadi sektor usaha yang prospektif.

Apalagi bila produksi lobster itu dikelola dengan pengawasan kualitas yang ketat, sehingga bisa menembus pangsa mancanegara, maka harganya pun semakin tinggi.  Di pasar ekspor, dihargai tidak pernah kurang dari Rp150.000 per kg untuk isi 10-12 ekor itu.

Ada dua sektor usaha yang melingkupi budi daya lobster yaitu pembenihan dan pembesaran. Usaha pembenihan lobster ternyata juga cukup menguntungkan, karena harga jual benih ukuran 1-2 inci cukup tinggi yaitu Rp1.500-Rp2.500 per ekor.

Meski demikian, perkembangan para petani maupun pembudidaya yang pesat di Jatim tersebut masih belum terpantau dan terdata secara detail oleh pihak terkait baik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota maupun Provinsi Jatim. Namun, dari pantaun data yang dihimpun Bisnis, pelaku usaha lobster di Jatim ditaksir mencapai 1.300 orang.

Geliat pembudidayaan lobster air tawar khususnya jenis Cherax quandrinatus di Indonesia sebenarnya relatif baru, karena baru dikembangkan awal 1990-an.  Proses budi daya itu akhirnya juga merambah Jatim, yang memang dikenal memiliki potensi perikanan (darat maupun laut) yang kuat.

Namun, kala itu pengembangan lobster air tawar di Jatim masih terbatas untuk produk komoditas ikan hias.  Baru sekitar 2005 hewan yang habitat awalnya di laut itu mulai dikembangkan untuk komoditas konsumsi.

Namun dari beberapa daerah sentra itu, Kab. Tulungagung bisa disebut pionir bahkan menjadi yang terbesar produksinya, karena setidaknya di wilayah itu ada sekitar 600 petani dan pembudidaya lobster air tawar yang eksis, di mana sebagian besar produksinya telah diserap pasar lokal maupun mancanegara.

Besarnya potensi pengembangan usaha lobster di daerah itu setidaknya menarik perhatian Gubernur Jatim Imam Utomo.

Bahkan kala kunjungan kerja memantau program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di Desa Kepuh Rejo, Kecamatan Ngantru Kab.Tulungagung pada Juni 2005, Gubernur menetapkan Tulungagung sebagai Klaster Pengembangan Budi daya Lobster Air Tawar di provinsi itu.

Setidaknya ada tiga wilayah di Kab. Tulungagung yang menjadi sentra budi daya lobster darat itu yaitu Kecamatan Ngantru, Kec. Kedungwaru, dan yang terbesar Kec.Besuki.

Hasil produksi kegiatan budi daya di Ngantru dan Kedungwaru ditujukan untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan di Besuki yang dikelola Pondok Pesantren Jawaahirul Hikmah lebih difokuskan untuk komoditas ekspor.

Upaya Pemprov Jatim khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mendorong budi daya lobster air tawar cukup serius, bahkan usaha itu kini dimasukkan menjadi salah satu andalan dalam program pengambangan kawasan budi daya perikanan dan diharapkan dapat menjadi bagian dalam pengentasan kemiskinan.

"Budi daya lobster akan terus dikembangkan. Usaha lobster air tawar ini diharapkan menjadi usaha produktif yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Jatim," kata Imam Utomo kepada Bisnis, pekan ini.

Secara khusus Gubernur Jatim itu menyoroti proses pengembangan budi daya lobster yang sedang marak di masyarakat agar tetap dijaga kualitasnya serta kontinuitas produksi sehingga akan dapat diserap pasar.

Butuh peran Pemerintah

Kendala menjaga kualitas produk dan jaminan kuantitas produksi serta membuka pasar sedang menjadi tantangan dan kendala bagi pelaku usaha pengembangan lobster darat yang skalanya masih belum besar. Kondisi itu setidaknya perlu pemecahan dengan pembinaan dari pemerintah.

Sorotan terkait peningkatan peran pembinaan pemerintah dalam sektor budi daya lobster darat itu ditegaskan Ketua Masyarakat Kelautan dan Perikanan Jatim Oki Lukito.

"Pemerintah perlu serius melakukan advokasi pada masyarakat Jatim yang sangat meminati usaha budi daya lobster darat ini. Peran itu pada upaya membuka dan mendekatkan pasar, pembinaan teknis serta penguatan modal. Namun, peran itu kini masih terkesan setengah-setengah," ungkap Oki kepada Bisnis, pekan ini.

Peran yang tidak serius itu, lanjut Oki, terlihat dari belum dimasukkannya budi daya lobster darat itu dalam program dana penguatan modal (DPM) yang dikelola Departeman Kelautan dan Perikanan (DKP).

"Hingga kini, program DPM- DKP belum menyentuh usaha itu, padahal budi daya lobster air tawar masuk kategori padat modal, yang sangat prospektif dikembangkan sehingga bantuan modal menjadi cukup penting," ungkapnya.

Oki yang juga Sekretaris Eksekutif Dewan Maritim Jatim itu menegaskan maraknya budi daya lobster darat itu mesti tangani secara bijak, agar tidak bernasib sama dengan pengembangan bidaya udang pada era 1980-an yang hancur karena tidak terjaganya kualitas, khususnya bagi pasar ekspor.

"Perlu pemetaan pengembangan, jangan sampai booming produksi tidak terserap pasar akibat rendahnya kualitas produk," tegasnya. (redaksi@bisnis.co.id)

Oleh Adam A Chevny & Yuristiarso Hidayat
Kontributor Bisnis Indonesia

DKP Luncurkan Tiga Varietas Ikan Unggulan

http://www.republika.co.id/

Jakarta-RoL-- Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan (BRKP-DKP) meluncurkan tiga varietas ikan air tawar unggulan yang memiliki potensi ekspor.